REFLEKSI
DIRI
SEJARAH
INDONESIA III
Kelas: B
Diajukan
untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia III
Dosen Pengampu :
Dr. Nurul Umamah M.Pd
Oleh:
Meinda Ratih Siwi Hapsari 130210302055
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAKAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
JEMBER
2014
Dari
pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia III ini ada 3 (tiga) unsur dalam
pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia III ini, diantaranya :
1) Unsur
Afektif
2) Unsur
Kognitif, dan
3) Unsur
Psikomotor
1) Unsur
afektif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dilihat
dari unsur atau segi Afektif pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia III ini
, saya mampu:
a) mengembangkan pengetahuan yang saya
fahami/mengerti,
b) lebih
giat mengerjakan tugas-tugas,
c) semakin
rajin,
d) tepat
waktu (datang kuliah tidak terlambat), dan
e) disiplin.
2) Unsur
kognitif itu adalah kemampuan otak atau pengetahuan dalam pembelajaran. Dilihat
dari unsur atau segi kognitif pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia III
ini, saya dapat menguasai materi hampir semuanya, namun ada beberapa yang tidak
faham mengenai materi tersebut, inilah materi-materi yang diajarkan di Sejarah
Indonesia III dan kepahaman saya mengenai materi tersebut:
1)
Kebijakan-kebijakan
Kolonial Belanda pada Zaman Pergerakan Nasional
Awal abad ke-19 di kepulauan Indonesia
terjadi perubahan politik perusahaan dagang Hindia Timur atau lebih dikenal
dengan VOC dan yang bubar pada 31 Desember 1799. Akibat runtuhnya VOC,
pemeritah kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaanya, terutama
di kepulauan Indonesia yang berpusat di Batavia, pulau Jawa. Pada saat Negara
Kolonial Hindia Belanda berdiri dan memperluaskan pengaruhnya, masyarakat
Indonesia berada di dalam kehidupan politik yang hampir serupa, yakni dalam
bentuk kerajaan atau kesultanan. Ketika Negara Hindia Belanda mulai menanamkan
kekuasaannya berlangsunglah perubahan. Politik Kolonial yang dijalankan oleh
Belanda secara jelas menunjukkan hubungannya dengan perkembangan ekonomi
negerinya. Sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 kaum
kapitalis mendapat kesempatan secara bebas menanam modal. Perkembangan
kapitalisme dalam awal abad ke-20 sangat pesat.
Politik Kolonial bertujuan untuk
menguasai daerah-daerah produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan modal,
baik dari Nederland maupun Negara-negara besar lainnya yang tidak mungkin lagi
ditolak dari Indonesia. Menjelang pergantian abad semakin bertambah besar
kesadaran akan penting artinya Indonesia bagi negeri Belanda, disebabkan antara
lain oleh perebutan daerah kekuasaan Negara besar imperialistis yang secara
berlomba-lomba mencari daerah jajahan di Afrika dan Asia. Sikap paternal dalam
politik Kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901.
Beberapa
Kebijakan baru Kolonial Belanda :
a) Politik Etis
Dalam politik “Kewajiban Moril” yang telah didukung oleh semua
golongan dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memerhatikan kepentingan pribumi
dan membantu dalam masa kesulitan. Politik etis mulai dilaksanakan
b) Emigrasi
Daerah yang subur tanahnya menjadi yang padat penduduknya. Dala abad
ke-19 terjadi migrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan
perluasan tanaman tebu
c) Edukasi
Pengajaran
diberikan di sekolah kelas 1 kepda anak-anak pegawai negri dan orang-orang yang
berkedudukan atau bertahta, di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi pada
umumnya.
d)
Politik
kemakmuran
Kondisi hidup
rakyat pribumi meskipun ada di tengah-tengah kemajuan pesat industr perkebunan
mempunyai ciri sebagai berikut: makanan sangat sederhana, pakaian yang
sederhana, dan perumahan tidak kokoh.
e) Sistem kredit
Permintaan akan
kredit sangat besar di kalangan rakyat yang kebanyakan hidup dengan hutang.
Karena sangat kekurangan modal, rakyat tepaksa mengambil kredit atau bayaran
terlebih dahulu dari gajinya.
2)
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Bangsa Indonesia
Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia
pergerakan
nasional yaitu suatu
perjuangan yang dilakukan dengan organisasi-organisasi secara modern ke arah
perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena
rasa tidak puas terhadap keaadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Awal abad ke-20 dalam
sejarah Indonesia dikenal sebagai periode Kebangkitan Nasional. organisasi
memiliki dasar dan idiologi yang dapat memperkuat kedudukan maupun
perjuangannya. Ideologi-ideologi
tersebut meliputi :
a)
Ideologi Liberalisme.
b) Ideologi
Nasionalisme
c) Ideologi
Komunisme
d)
Ideologi Demokrasi.
e)
Ideologi Pan-lslamisme.
Organisasi-organisasi pergerakan nasional meliputi :
1)
Budi Utomo
2)
Indische Partij
3)
Sarekat Islam
4)
Partai Komunis
Indonesia (PKI)
5)
Taman Siswa
6)
Partai Nasional
Indonesia (PNI)
7)
Pergerakan Kaum Wanita
8)
Gerakan Pemuda
9)
Perhimpunan Pelajar-Pelajar
Indonesia (PPPI)
10)
Pemuda Indonesia
11)
Organisasi
Pergerakan Bersifat Keagamaan : Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Organisasi Pergerakan Bersifat Keagamaan.
12)
Kongres Pemuda
13)
Perhimpunan
Indonesia
14)
Partai
Indonesia Raya (Parindra)
15)
Gerakan Rakyat Indonesia
(Gerindo)
Pada
abad ke – 20, pemerintah kolonial Belanda berhasil memadamkan perlawanan
bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Belanda
memulai kekuasaanya di Indonesia secara politis. pemerintah kolonial
menyelenggarakan pendidikan, yaitu:
·
Europese
Lagere School ( ELS ).
·
Sekolah
Kelas Dua ( Angka Loro ).
·
Sekolah
Kelas Satu ( Angka Siji ).
pada
abad ke-20 masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kolonial yang serba
terbelakang, karena sistem produksi pada masa Pergerakan Nasional masih
menggunakan cara produksi yang lama yang tidak mampu menghadapi kapitalis
kolonial yang mempunyai
organisasi dan tekhnologi modern. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia
yang sangat buruk. Abad 20 kondisi
bangsa Indonesia masih dipengaruh budaya barat yang dibawa oleh para penjajah.
3)
Munculnya Konsepsi Indonesia
konsepsi adalah suatu penggambaran
ide yang abstrak dan didalamnya berisi suatu cita-cita yang tentunya dalam
waktu kedepan diharapkan menjadi sesuatu yang konkret atau nyata dan dapat
dirasakan keberadaanya serta manfaatnya bagi individu ataupun orang banyak
tergantung ide apa yang ingin di capai. Sejarah munculnya konsepsi di Indonesia
dimulai dari Zaman Penjajahan Baru yang Pada permulaan abad XX,
kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar
dalam sejarahnya. Ekspansi eksploitasi belanda
terhadap sumber daya alam: minyak
bumi,tebu, karet,kopi, the, tembakau, rempah-rempah. Bukan hanya para pengusaha
Belanda yang aktif di Indonesia. Pembentukan Royal Dutch Shell pada tahun 1907
mencerminkan internasionalisasi investasi secara umum. Tiga
dasawarsa pertama abad XX bukan hanya menjadi saksi penentuan wilayah Indonesia
yang baru dan suatu pencanangan kebijakan penjajahan yang baru. Perkembangan-perkembangan pokok pada masa ini adalah munculnya ide-ide
baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih
canggih tentang identitas. Perang Dunia I (1914-8) menndai dimulainya zaman kegiatan politik yang
bergejolak di Indonesia. SI dan PKI terlibat pertikaian terbuka dan tak terdamaikan. Pemerintah pada saat itu berusaha melakukan
pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan islam yang semakin berkembang,
yang diangganya sebagai ancaman yang potensial terhadap rezim kolonial. Antara tahun 1927 dan runtuhnya negara jajahan
Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, kebangkitan nasional Indonesia mulai
bergaya kurang semarak. Dalam konteks ekonomi yang ada
di dalam bangsa Indonesia hidup tiba-tiba berubah karena depresi ekonomi
melanda dunia pada tahun 1930-an. Sebagaimana ada gejala krisis yang akan
terjadi di negara-negara industri. Harga
beberapa produk Indonesia telah mengalami penurunan dan pasar ekspor
seperti pasar ekspor gula menciut karena produksi gula meluas dimana-mana,
terutama di Inggris dan Jepang. Hasil dari munculnya konsepsi ini begitu luar biasa, hal ini mendapat
tanggapan yang beragam bagi bangsa Indonesia. Selain dirasa sebagai angin segar
bagi Indonesia kedepanya, namun banyak terjadi ketimpangan sosial dengan
munculnya berbagai organisasi rakyat yang dengan masing-masing tujuan dan
landasanya. Hal ini juga diiringi berbagai masalah yang harus dihadapi
Indonesia di dalam berbagai bidang. Namun hal tersebut tidak menumbangkan
motivasi bangsa Indonesia meski hanya sekedar penggambaran yang abstrak saja.
4)
Lahirnya
Nasionalisme dan Modernisasi Tahun 1908-1918
Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan
kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk
sekelompok manusia. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari
suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam
kehidupan masyarakat. Tahun 1908 adalah titik permulaan
bangkitnya kesadaran nasional. Pada saat itu lahirlah organisasi pergerakan nasional yang pertama yaitu
pergerakan Budi Utomo, yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainnya.
Nasionalisme menunjuk pada sifat pergerakan yakni semua aksi dengan adanya
organisasi modern yang mencakup semua aspek kehidupan. Latar belakang
terbentuknya nasional Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang
berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam periode awal, gerakan Nasionalisme diwarnai dengan
perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya melalui pembentukan
organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Indoesia, Sarekat Islam, Indishe
Partij, PNI, PKI, Perhimpunan Indonesia, Taman Siswa, INS, Kayu Tanam, NU dan
Muhammadiyah serta organisasi kepemudaan organisasi kepanduan, organisasi
wanita dan organisasi keagamaan lainnya selain NU dan Muhammadiyah. Dalam
pekembangannya dimasa pergerakan nasional banyak organisasi-organisasi bentukan
oleh golongankaum intelektual. Sesungguhnya
semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan telah ada dalam jiwa-jiwa
rakyat Indonesia. Sayangnya pada masa itu belum ada wadah dan pergeraknya yang
teroganisir. Memahami Nasionalisme pada pergerakan nasional tidak terlepas dari
penggunaan ideologi ini dalam pidato-pidato organisasi-organisasi. Abad ke-20, ciri khas Nasionalisme yang
sesungguhnya adalah bahwa Negara dianggap sebagai satuan politik yang sangat
dibutuhkan bagi zaman modern.
5)
Langkah-Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional
1900-1927
Munculnya nasionalisme merupakan akibat dari rasa
lelah rakyat Indonesia yang terus dijajah oleh Belanda dan Jepang, walaupun
Jepang menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Rasa
nasionalisme dalam pergerakan nasional indonesia dipengaruhi oleh kecenderungan
internasional serta pandangan politik dari Belanda dan Indonesia. Kesadaran
akan rasa nasional dalam kalangan orang Indonesia bangkit setelah 1900 yang
mana memiliki hubungan erat dengan perubahan yang terjadi di Asia. Sejak
pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20, penyebaran model pendidikan modern
terjadi. Hal ini terjadi akibat tumbuhnya kesadaran moral terhadap pentingnya
pengetahuan modern. Situasi politik pada
masa menjelang munculnya kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan politik
kesejahteraan yang terbagi atas tiga masa antara lain:
a)
Politik Asosiasi
b)
Politik Progresif
c)
Politik Konservatif
Tiga
dasawarsa pertama abad XX bukan hanya menjadi saksi penentuan wilayah Indonesia
yang baru dan satu pencanangan kebijakan penjajahan yang baru. Pada masa ini
munculnya ide-ide baru mengenai organisasi. Ide baru tentang organisasi
meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru. Organisasi yang hidup dan tumbuh
pada masa menuju Kebangkitan Nasional 1900-1927: Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij. Tokoh penggerak kebangkitan nasional: Dr. Sutomo, Kiai
Haji Samanhudi, HOS Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Cipto Mangunkusumo.
6)
Perkembangan
Kehidupan Politik dan Sosial di Indonesia pada abad ke-19
Politik asosiasi, sejak 1900 sampai akhir perang Dunia 1
menyaksikan perkembangan yang pesatdalam bidang ekonomi,social, dan politik.
Perkembangan yang sangat pesat dalam bidang industri agraris, pertambangan dan
pengangkutan telah dimungkinkan oleh keamanan yang dapat diciptakan karena
pasifikasi daerah sangat berhasil. Politik asosiasi mencita-citakan suatu
masyarakat Indonesia dimana dua golongan yaitu Eropa dan pribumi akan hidup berdampingan didalam masyarakat. Politik konservatif dan politik
progresif ini, Suatu bentuk politik kolonial konservatif yang didasarkan atas kewajiban moril terhadap daerah jajahan
adalah ideologi kolonial yang dirumuskan oleh coljin. dunia
kolonial masih merupakan “sebuah kamar kanak – kanak dimana harus ada babunya”.
Pemerintah kolonial Belanda, yang menghadapi rakyat Indonesia dengan
mayoritasnya sebagai pemeluk agama Islam, perlu memusatkan perhatian pada
plitik terhadap agama Islam. Dalam politik Reaksioner terdapat Janji Van Limburg Stirum, Politik
penindasan. Belanda jatuh ketika dunia memasuki Perang Dunia
kedua pada bulan Mei 1940, ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan
perang kilat. ratu dan pemerintah kerajaan Belanda telah meninggalkan negerinya
untuk mengungsi ke London. Pemerintah Belanda yang berada di pengungsian di
London menjawab tuntutan Jepang pada awal bulan Juni 1940. Sasaran utama
serbuan Jepang di Hindia Belanda adalah pengeboran minyak di Tarakan,
Balikpapan, dan Palembang. Gerak maju itu dimungkinkan setelah pertahanan
Hindia Belanda di Utara pulau Sulawesi berhasil dilumpuhkan pada tanggal 26
Desember 1941.
7)
Perkembangan
Politik dan Pertumbuhan Organisasi Politik 1908-1926
Proses
radikalisasi terjadi Sekitar tahun 1915 dan 1916 organisasi utama seperti SI
dan BO pada umumnya bersikap lunak dan loyal terhadap gubernemen Hindia Belanda
maka dalam tahun-tahun berikutnya tumbuhlah sikap politik yang semakin radikal,
semata-mata sebagai kelakuan reaktif terhadap politik kolonial yang semakin
bertentangan dengan politik etis. Karena pengaruh pemimpin sosialis dan komunis serta
bahasa politiknya yang penuh peristilahan marxistis-revolusioner maka
perjuangan nasional menggeser kearah anti kolonialisme dan anti kapitalisme
yang ekstrem-evolusioner. pembentukan organisasi-organisasi betapapun terbatas
jangkauannya, menciptakan kesempatan bagi kaum terpelajar tidak hanya
mengadakan interaksi, tetapi juga menimbulkan rasa solidaritas, sehingga
organisasi itu sekaligus menjadi wadah hubungan sosial baru serta berfungsi
sebagai tumpuan identitas, sosial, kultural, dan akhirnya juga politik. Polarisasi
dan Radikalisasi 1918 – 1926 terjadi pada akhir dasawarsa kedua perkembangan
politik mengalami intensifikasi dan ekstensitas, tidak hanya karena ada
peningkatan politik kolonial, tetapi juga karena ada peningkatan tuntunan
politik serta meluasnya mobilisasi politik dikalangan rakyat. Alam menghadapi
aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang
semakin gencar dan radikal itu, pemerintah kolonial merasa semakin terancam
kedudukan serta otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakuan tindakan tegas
terhadap aksi-aksi tersebut. Dikalangan internasional, PI memainkan peranan
serta melakukan propaganda bagi perjuangan melawan kolonialisme dan
imperialisme, Kewibawaan PI itu terbukti dari langkah PKI untuk membuat kontak
politik dengan PI.
8)
Budi
Utomo Sebagai Awal Munculnya Pergerakan Nasional di Indonesia
Berdirinya Organisasi ini di awali dengan cita-cita ingin meningkatkan
martabat rakyat, (Dr. Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo seorang priyai dari
Yogyakarta). Dr Wahidin Sudirohusodo mengadakan dana pelajar (Studie-Fonds)
bagi anak-anak yang cakap tetapi tidak sanggup memikul perongkosan sekolah yang
begitu berat. Tujuann Budi Utomo untuk kemajuan Hindia, dimana yang jangkauan
gerak semulanya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura yang kemudian
diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan
keturunan, jenis kelamin dan agama. jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas
pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan
politik. Pancaran eksistensi Budi Utomo di Indonesia dibuktikan dengan
diadakannya konggresnya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober
1908. Dalam waktu singkat Budi Utomo mengalami perubahan orientasi. Gubernur
Jenderal van Heutsz yang menyambut baik Budi Utomo, sebagai tanda keberhasilan
politik ethis yang menghendaki adanya suatu organisasi pribumi yang progresif-moderat
yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Namun pejabat –pejabat Belanda
lainnya mencurigai Budi Utomo yang dianggap sebagai gangguan yang potensial.
9)
Perkembangan
Politik dan Pertumbuhan
Organisasi Baru Sesudah 1926
Perkembangan-perkembangan
organisasi baru dan gerakan sesudah tahun 1926 ini banyak munculnya
organisasi-organisasi baru yang mendirikan organisasi sendiri.
Organisasi-organisasi baru yang tidak berjauh beda tujuan yang hendak
dicapainya. Tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia
yang hendak dicapai dengan kekuatan sendiri tanpa meminta bantuan siapa pun
(self-help) dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial
(nonkooperasi)..Mengingat keanekaragaman haluan dan strategi politik,
maka reaksi-reaksi yang bermacam-macam itu menciptakan situasi politik yang
sangat kompleks. Ketegangan dan konflik terjadi secara bertubi-tubi , suatu
proses yang hanya membuat perpecahan menjadi bertambah parah .pengaruh terhadap
penggalangan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan nasional yang
menonjol adalah perdebatan dan pertentangan pendapat antara Patrindo dan PNI
Baru atau yang umum di gambarkan sebagai pertentangan antara golongan Soekarno
dan Hatta. Seperti yang telah disinggung di atas sejak awal perkembangan PPPKI
telah di lancarkan kritik tajam oleh Hatta mengenai PPPKI sebagai bentuk
persatuan , seperti yang di konsepsikan oleh Soekarno, yaitu pengintegrasian
berbagai organisasi dalam satu wadah atau lembaga.awal 1933 sampai pertengahan
1933 tidak hanya di tandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan
usaha pengintegrasian organisasi – organisasi nasionalis , tetapi juga oleh
aksi politik yang semakin meningkatkan terutama sebagai dampak politik agitasi
yang di jalankan Soekarno. Pada tanggal 1 Agustus semua rapat Partindo dan PNI
baru dilarang dan hari itu juga Soekarno ditahan. Sehari kemudian dikeluarkan
larangan bagi semua pegawai negeri masuk menjadi anggota partai tersebut.
10) Reorientasi dan Reorganisasi
Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia,
dikenal dua strategi politik yaitu non-kooperatif (radikal) dan kooperatif
(moderat). reorientasi dan reorganisasi yaitu peninjauan kembali untuk
menentukan sikap yaitu strategi untuk mencapai suatu kemerdekaan Indonesia
dengan memperbaiki aturan yang telah di buat sebelumnya. Pada tahun 1929
tersebar desas-desus diantara rakyat bahwa PNI akan melakukan pemberontakan
pada tahun 1930. Tidak adanya lagi aksi dari PNI selama waktu pemeriksaan
perkaranya oleh hakim (Januari 1930 – April 1931) menimbulkan rasa kecewa pada
pemimpin rendahan dan anggotanya yang aktif, Menilik keadaan PNI yang
menjunjung sikap non-koperasi, bukan dari campur tangan Belanda bukan pula dari
kekuasaan lain, namun dengan bantun perjuangan rakyat demi mencapai Kemerdekaan
Indonesia. Partai Indonesia (Partindo).
Telah dapat diramalkan bahwa pemimpin PNI lama yang selama Januari 1930-April
1931 tinggal diam-diam dan sesudah pengesahan. Pada tanggal 24 mei 1937 di
Jakarta didirikan Gerindo oleh bekas-bekas anggota Partindo. Partai Persatuan
Indonesia bekerjasama dengan pemerintah dan berusaha mencapai kemajuan kearah
suatu masyarakat dan bentuk Negara, yang tersusun menurut keinginan rakyat. Ide
pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad
muncul dari anggota Volksraad. Dibawah
tekanan politik Gubernur Jenderal de Jonge politik non koperasi menjadi lumpuh,
akibatnya muncul seorang kooperator yang didalam Volksraad oleh Fraksi Nasional dan diluar Volksraad oleh Parindra yang didirikan tahun 1935. Dalam sidang Volksraad sendiri, suara Fraksi Nasional
terpecah karena menanggapi petisi ini.
11) Perjuangan
Mengarah Ke Persatuan dan Kesatuan
Selama Masa Pergerakan Nasional Indonesia
Persatuan dan kesatuan Indonesia berarti gerakan bangsa yang mendiami
berbagai wilayah di Indonesia, karena adannya perasaan senasib dan
sepenanggungan, untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang
merdeka dan berdaulat. sebab munculnya persatuan dan
kesatuan: Adanya perasaan senasib, Sifat perlawanan yang masih kedaerahan
kurang membuahkan hasil dan menimbulkan banyak kegagalan, Adanya kaum pemuda
yang merasa dikungkung oleh dekapan generasi tua dan tekanan penjajah Belanda. peranan pemuda dan
organisasi kepemudaan memiliki andil yang besar terhadap perjuangan yang
mengantar bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan. organisasi pemuda dalam perjuangan mengarah
persatuan dan kesatuan selama masa pergerakan nasional: Organisasi kedaerahan, organisasi keagamaan, organisasi kepanduan, organisasi kewanitaan, organisasi menjelang Sumpah Pemuda.
12) Stratifikasi
Sosial Masyarakat Kolonial Pada Masa Pergerakan Nasional
stratifikasi sosial adalah
pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, yang diwujudkan
dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi ke paling rendah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial: kekayaan (materi),
kekuasaan (power), kehormatan/kebangsawanan, tingkat pendidikan
(pengetahuan). Bentuk – bentuk
stratifikasi yang ada di masyarakat antara lain: sistem kasta, sistem kelas
sosial, sistem feudal, sistem apartheid. Fungsi stratifikasi sosial adalah
a. Distribusi
hak-hak istimewa yang obyektif,
b.
Sistem pertanggaan (tingkatan) pada strata yang
diciptakan masyarakat menyangkut prestise dan penghargaan,
c. Penentu
lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan,
d. Tingkat
mudah tidaknya bertukar kedudukan, dll.
Hal yang
paling menjolok dalam sistem masyarakat kolonial ialah : adanya diskriminasi
peranan-peranan antara golongan Eropa dan golongan Bumiputera.Timbulnya pendidikan
Barat kualifikasi pendidikan menjadi lambang prestise dan menjadi keharusan
bagi status yang tinggi. Lambang-lambang lain, seperti garis keturunan, cara
hidup dan kekayaan juga menjadi indikasi yang penting dari status sosial. Harus
diakui, bahwa bagaimanapun juga, pendidikan mempersiapkan orang secara lebih
baik untuk memperoleh kemajuan di dalam masyarakat modern di Jawa. Secara
singkat, pendidikan menjadi lebih penting sebagai alat untuk mobilitas sosial
bagaimanpun juga sangatlah disayangkan, bahwa diskriminasi kelas menjadi
perintang kebutuhan mereka pada umunya. Studi ini bertujiuan menemukan korelasi
antara pendidikan modern dan struktur status pada masyarakat kolonial di Jawa,
yaitu setelah mobilitas vertikal dalam lingkungan kasta itu dibenarkan secara
umum. Karena memotong batas. Kasta tidak mungkin, sehingga privilese politik,
ekonomis dan sosial yang dinikmati oleh golongan Eropa itu tidak dapat
dinikmati oleh golongan bumiputera.
13) Kedudukan dan peran
perempuan dalam kehidupan masyarakat pada masa Pergerakan Nasional Indonesia
Selain
pergerakan yang dilakukan oleh golongan laki-laki dan pemuda,pada masa
pergerakan nasional ini peran wanita tidak kalah pentingnya dalam proses
pergerakan nasional,
hal ini demi memperjuangkan kedudukan kaum wanita dalam kehidupan, dimana pada
masa pemerintahan kolonial,kedudukan wanita masih sangat dipandang renah oleh
para bangsa kolonial. Mereka menganggap bahwa wanita hanya bertugas di rumah
dan hanya melayani kaum pria.Namun pada masa pergerakan nasional Indonesia,
kedudukan wanita mulai terangkat dengan pelopor yang sangat berpengaruh yaitu
diantaranya R.A Kartini yang mempelopori jiwa emansipasi wanita Indonesia.
Setelah masa R.A Kartini inilah mulai muncul gerakan- gerakan wanita baik dalam
bentuk organisasi,maupun kongres wanita yang dibuat oleh wanita- wanita
Indonesia.
Organisasi- organisasi wanita yang ada di Indonesia yaitu
diantaranya :
a.
Putri Mardika (1912)
b.
Keutamaan Istri
c.
Kartini Fonds (Dana Kartini)
d.
Kerajinan Amal Setia (KAS) 1914
e.
Aisiyah (1917)
f.
Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI)
g.
lstri Sedar
h.
lstri Indonesia (II)
Selain adanya
organisasi- organisasi wanita yang tumbuh, gerakan wanita juga melalui
kongres-kongres yang diadakan oleh wanita- wanita Indonesia yaitu antaranya :
a.
Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928
b.
Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan
Indonesia, Jakarta 28-31 Desember 1929
c.
Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia,
Surabaya 13-18 Desember 1930
d.
Kongres Perempuan Indonesia, Jakarta 20-24 Juli
1935
e.
Kongres Perempuan Indonesia, Bandung, Juli 1938
f.
Kongres Perempuan Indonesia, Semarang Juli 1941
14) Hubungan
Perkembangan Paham – Paham Besar di Eropa dengan kesadaran Kebangsaan Di
Indonesia
Paham
atau Ideologi adalah sebuah sistem atau gagasan yang secara normatik memberikan
persepsi, landasan, dan pedoman tingkah laku seorang atau masyarakat dalam
kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan yang di
cita-citakan.Paham-paham itu, antara lain nasioanalisme, liberalisme,
sosialisme. Latar belakang masuknya paham-paham besar dari Eropa ke Indonesia
yaitu adanya Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Dimana perkembangan
pendidikan membawa penduduk pribumi Indonesia dapat perluasan pengatahuan
tentang dunia luar yang belum mereka ketahui sebelumnya. pers masuk ke wilayah Indonesia dan sangat besar pengaruhnya terhadap
perkembangan kota-kota di Indonesia. Wujud perkembangan pers itu dalam bentuk
surat kabar ataupun majalah. Organisasi-organisasi kebangsaan yang memiliki
surat kabar: Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indische Partij.
Dengan adanya paham -paham tersebut mendorong rakyat indonesia sadar akan
perasaan kebangasaan. Pengaruh paham
nasionalisme di Indonesia ditandai dengan muncul berbagai gerakan nasioanal di
Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pengaruh Paham liberalisme di Indonesia melahirkan
keuntungan tersendiri, yaitu adanya Politik Etis. Pengaruh Paham
Sosialisme, Paham sosialisme merupakan tahap awal dari komunisme. Dengan
lahirnya paham-paham besar di Eropa tersebut mendorong rakyat Indonesia sadar
akan rasa kebangsaan. Mereka harus bersatu untuk melawan para penjajah yang
telah memberikan berbagai penderitaan.
15) Pengaruh
Perang Dunia I dan Perang Dunia II
Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
Sebab khusus yang melatarbelakangi
Perang Dunia I, antara lain:
1.
Pembunuhan Pangeran Austria Franz
Ferdinand oleh kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo;
2.
Persaingan merebut daerah sumber bahan
baku, penanaman modal, dan daerah pemasaran;
3.
Munculnya persekutuan atau blok
persaingan politik antar negara-negara Eropa
Sebab-sebab umum perang
dunia 1:
1. Pertentangan
antara negara-negara di Eropa,
2. politik
mencari kawan.
Di bidang politik:
1) Wilayah kekuasaan negara-negara yang berperang mengalami
perubahan,
2) munculnya negara-negara baru,
3) muncul paham-paham baru.
Di bidang Sosial:
Kedudukan buruh dan wanita semakin
penting, gerakan emansipasi wanita mendapat sambutan yang menggembirakan karena
dalam peperangan yang menjadi tenaga palang merah. Lalu,
terbentuknya League Of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919.
Di bidang Ekonomi:
Krisis ekonomi yang dahsyat melanda
dunia yang dikenal dengan sebutan “Malaise” 1929.
Latar
belakang terjadinya perang dunia II
Sebab Umum:
1. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ( LBB)
- Perlombaan senjata
- Persekutuan dan pertentangan paham
Sebab Khusus:
Pemicu meletusnya PD II adalah
serangan Jerman atas Polandia pada 1 September 1939. Serangan yang dilancarkan ini telah mengawali
pertempuran dunia di front Eropa. Sedangkan, yang mengawali PD II di kawasan
Asia Pasifik adalah pemboman pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl
Harbaour, Hawai oleh Jepang pada Desember 1941.
Dampak perang dunia II, Bidang Politik: Munculnya dua kekuatan besar dunia (adikuasa atau superpower),
Ke-2 kekuatan mencoba mempengaruhi negara-negara sepaham
untuk membentuk aliansi (persekutuan). Bidang ekonomi: Perekonomian dunia mengalami kekacauan sehingga Amerika
Serikat ketakutan pihak Komunis akan mempengaruhi negara-negara yang sedang
kesulitan. Untuk itu, Amerika Serikat
memberikan bantuan (kredit), bagi negara-negara Eropa yang hancur akibat PDII.
Bidang sosial: Munculnya
keinginan yang kuat dari sebagian negara di dunia untuk menciptakan perdamaian
abadi.
Pada masa PD
II, pemerintah Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi serangan Jepang.
Terjadinya PD II secara tidak langsung berpengaruh
terhadap kehidupan politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
A.Organisasi
Kooperatif
1. Gerakan Tiga A,
- Putera (Pusat Tenaga Rakyat),
- Jawa Hokokai (Himpunan Kebangkitan Jiwa),
- Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).
B. Organisasi Nonkooperatif
1. Sainedan (barisan pemuda),
- Kaibodan (barisan pembantu polisi),
- Suishintai (barisan pelapor) ,
- Jibakutai (barisan berani mati),
- Gakukotai (korps pelajar).
16) Kehidupan
Sosial dan Ekonomi, Politik dan Hubungan Internasional Indonesia Pasca Perang
Dunia
Faktor-faktor
penyebab kacaunya perekonomian di Indonesia: Inflasi yang sangat tinggi, beredarnya mata uang Jepang dan mata uang NICA yang tak
terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda, Usaha untuk mengatasi
kesulitan ekonomi :
1.
Pinjaman
Nasional
2.
Kasimo
Plan
3.
Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA)
4.
Persatuan
Tenaga Ekonomi (PTE).
Pasca
proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam
kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan
di proklamirkan, didalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi
diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Kedatangan
pasukan-pasukan sekutu meningkatkan ketegangan di Sumatera dan Jawa. Melalui
media pendidikan, menjadikan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di
berbagai sektor kehidupan terutama di bidang sosial dan budaya. Pergantian
sistem pemerintahan dari waktu ke waktu di Indonesia memberikan pengaruh
terhadap perkembangan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Pendirian partai-partai politik, sebagai suatu negara yang baru merdeka RI dihadapkan oleh masalah bagaimana
cara menampung atau menyalurkan berbagai ideologi yang berkembang dalam
masyarakat ke dalam suatu bentuk partai politik. Diplomasi RIS, Agresi militer yang dilancarkan belanda ke Indonesia
mulai dari tahun 1947 dengan tujuan untuk menguasai Indonesia kembali telah
mendapat reaksi dari berbagai penjuru dunia.
Peran Liga Arab dalam
Pengakuan Kedaulatan Indonesia, Menteri-menteri Luar Negeri Arab pada tanggal
18 November 1946 menghasilkan sebuah keputusan yang amat penting yakni
mengamanatkan kepada negara-negara Arab anggotanya agar mengakui Republik
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.
17) Hubungan
Kehidupan Kekotaan dengan Munculnya Pergerakan Kebangsaan Indonesia
Perubahan yang cepat terjadi di berbagai wilayah yang
ditakhlukan oleh Belanda. Namun dalam hal gerakan-gerakan anti-penjajahan dan pembaharuan
yang mula-mula muncul pada masa ini, seperti halnya pada kehidupan-kehidupan di hampir seluruh wilayah
kota di Indonesia, termasuk Jawa dan daerah Minangkabau di Sumatera menarik
perahatian yang khusus. Perubahan-perubahan yang terjadi di sana sedemikian
rupa sehingga sejarah Indonesia Modern memasuki jaman baru dan memperoleh kosa
kata baru. Indonesia.Sejajar dengan perkembangan perekonomian pada satu pihak
dan perluasan bidang pemerintahan beserta administrasi maupun dalam berbagai
bidang teknik dan kejuruan. Sekedar untu k memenuhi kebutuhan itulah pemerintah kolonial secara
lambat laun mendirikan sekolah-sekolah, mula-mula terbatas sampai tingkat
rendah saja dan baru dalam dasawarsa kedua abad ke-20 dibukalah sekolah tingjat
tinggi menengah dan sejak tahun 20an dibuka tingkat tinggi.
Sebagai dampak dari perkembangan pengajaran di Indonesia
tumbuhlah golongan sosial baru sesuai dengan diferensiasi serta spesialisasi
dalam bidang sosial-ekonomi dan pemerintahan. Banyak fungsi yang memerlukan
kejuruan atau keahlian teknologi seperti yang dibutuhkan dalam pembangunan
industri, pertanian, insfrastruktur,berbagai kedinasan bagi bermacam-macam
pelayanan masyarakat. Hal itu wajar dalam evolusi sosial pada fase menginjak
konmersialisasi. Industrialisasi dan birokratisasi. Pergerakan nasional di
Indonesia dalam arti umum dapat dianggap sebagai suatu regenerasi, pergerakan
ini bukanlah pergerakan yang hanya terbatas pada bidang politik, tetapi juga
membawa dampak berupa suatu perubahan seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan kultural terutama
yang ada pada masyarakat kota. Sifat universal dari fenomena ini meneyababkan pergerakan
itu mempunyai aspek multidimensional.
18) Terbentuknya
Transformasi Etnik dan Berkembangnya Identitas Kebangsaan Indonesia
Transformasi
etnik adalah perubahan yang terjadi pada suatu kelompok sosial (kelompok etnik)
untuk menjadi kebudayaan nasional. Perjalanan sejarah
perjuangan kemerdekaan Indonesia di awali dengan kentalnya nuansa kedaerahan
(etnik) dan golongan pada setiap gerakan kebebasan. Dalam memperjuangkan kebebasan, setiap daerah lebih menonjolkan
kepentingan daerahnya. Alhasil perjuangan ini dengan mudah dipatahkan oleh
pemerintah kolonial. Transformasi sikap kedaerahan menjadi sikap kebangsaan dan
nasionalisme yang kuat di dukung oleh adanya proses diskusi dan perbedaan ide
antara para pemuda. Gerakan-gerakan yang pernah terjadi dalam menentang
pemerintah kolonial Belanda diantaranya :
1. Tranformasi etnik
2. Gerakan Masyarakat Indonesia Keturunan Cina
3. Gerakan Masyarakat Indonesia Keturunan Indo Belanda
4. Pergerakan Bersifat Kedaerahan.
Tindakan
mengahapus kedudukan yang didasarkan pada adat penguasa pribumi dan kemudian
dijadikan pegawai pemerintahan telah meruntuhkan kewibawaan penguasa
tradisional, penyebab munculnya berbagai gerakan-gerakan yang bersifat
kedaerahan:
1. Gerakan melawan kekerasan
2. Gerakan Ratu Adil
3. Pergerakan Bersifat Agama
Perjuangan etnik-etnik diwilayah Indonesia
berlangsung cukup lama. Hal ini dikarenakan masing-masing etnik hanya
mementingkan keselamatan dan kebebasan etniknya. Oleh sebab itu, pemerintah
kolonial Belanda dapat memanfaatkan etnik satu untuk menundukan etnik yang lain.
Perjuangan etnik yang berada di seluruh wilayah Indonesia bukan saja dilakukan
oleh kalangan etnik pribumi, tetapi juga
muncul gerakan-gerakan etnik yang dilakukan oleh etnik-etnik asing yang telah
hidup dan menetap di wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan yang pernah terjadi
dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda dilakukan oleh masyarakat
keturunan Cina, India, dan Arab. Gerakan Masyarakat Indonesia keturunan:
Gerakan masyarakat keturunan Cina, Gerakan masyarakat keturunan Indo-Belanda, pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian
sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor
biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Terbentuknya
nasionalisme Indonesia tidak lepas dari faktor: Perkembangan pendidikan, Diskriminasi.
Perjalanan sejarah
perjuangan kemerdekaan Indonesia di awali dengan kentalnya nuansa kedaerahan
(etnik) dan golongan pada setiap gerakan kebebasan.Pada masa selanjutnya, sikap
kedaerahan dari masing-masing organisasi kepemudaan ini mulai terkikis oleh semangat
bersama untuk membangun sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa
lainnya..Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan
kesadaran identitas Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia
untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas Nasional adalah pada tanggal 28
Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai etnis dan golongan
berkumpul dan mengeluarkan sebuah sumpah untuk bersatu yang dikenal dengan
Sumpah Pemuda. Di dalam teks tulisan sumpah tersebut, nama Indonesia digunakan
sebagai perekat dan identitas pemersatu seluruh komponen pemuda yang berasal
dari berbagai suku dan agama untuk bersatu dalam memperjuangkan sebuah tanah
ari, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia.
19) Hubungan
Keragaman Ideologis dengan Perbedaan Strategi Organisasi Pergerakan Nasional
Indonesia
Ideologi-ideologi
yang berkembang dalam masa pergerakan nasional yaitu: Nasionalisme, ideology
liberalisme,komunisme, Ideologi demokrasi, Pan-Islamisme. Sikap
pemerintahan penjajahan belanda juga ikut berpengaruh terhadap strategi
organisasi pergerakan nasional sebagai berikut : Budi Utomo, Perhimpunan
Indonesia (PI), Sarekat islam (SI), Indische
Partij, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai
Indonesia (Partindo), PNI-Baru, Partai Indonesia Raya (Parindra), Muhammadiyah,
Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, Gerakan Pemuda, Gerakan Wanita, Petisi Sutarjo (1936), dan GAPI.
20) Peristiwa-Peristiwa Penting yang Melatar
Belakangi Munculnya Kebijakan Keras Pemerintah Hindia-Belanda Terhadap
Pergerakan Nasional Indonesia
Kebijakan adalah rangkaian
konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan-kebijakan yang di
keluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
untuk tidak melancarkan aksinya adalah sebagai berikut:
1.
Melarang pegawai negeri dan militer masuk menjadi
anggota pergerakan nasional Indonesia, dan jika para pegawai terlibat dalam
aksi-aksi golongan nonkooperasi ini dikenai hukuman.
2.
Perizinan mengadakan rapat-rapat diperketat dan
pengawasannya juga di perkeras.
3.
Pemerintah Hindia Belanda tidak memberi
konsesi-konsesi politik kepada setiap organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
4.
Oleh Gubernur Jenderal de Jonge adalah di keluarkannya
Ordonansi pengekangan pers. Sejak berlakunya ordonansi ini tahun 1931 sebanyak
27 surat kabar menjadi korban.dll
Adanya
organisasi-oraganisasi yang mengarah ke perjuangan nasional yang sifatnya
radikal dan menentang pihak pemerintah Hindia Belanda, ada salh satu organisasi
yang sangat menentang dan berbeda pandangan dengan pemerintah Hindia Belanda
yaitu PNI di bawah pimpinan Soekarno. dominan daripada orientasi elitis sehingga ada kecenderungan ekspansi ke
arah gerakan massa yang diperlukan sebagai basis gerakan politiknya. Dalam masa
radikal terbagi dalam Partai Nasional Indonesia, Politik Agitasi PNI, peranan
PNI dan PPPKI, konfrontasi, Partindo, PNI-Baru, dan Gerindo.
21) Emansipasi Wanita dan Nasionalisme
Emansipasi wanita adalah suatu persamaan hak yang
diberikan kepada kaum wanita tanpa diskriminasi gender. Nasionalisme di artikan sebagai
semangat kebangsaan dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
Sebelum dikenal adanya emansipasi wanita, perempuan terkurung
dalam kuatnya budaya patriarkat yang melarang perempuan bersekolah meraih
pendidikan tinggi. Perempuan diposisikan sebagai kelas dua dan ada stereotip
bahwa kelak perempuan hanya beraktivitas dalam ranah domestik. Masyarakat Jawa
membangun stereotip bahwa ruang lingkup perempuan ada di 3 R (kasur, dapur, dan
sumur). Begitulah kondisi gender di era pra emansipasi. Perempuan tidak
diperbolehkan sekolah dan memperoleh pendidikan.
Tokoh-tokoh
penggerak emansipasi wanita:
1. R.A
Kartini
2. Raden
Dewi Sartika
3. Siti Roehana Kudus
4. Rahmah El-Yunusiyah
Membicarakan mengenai
lahirnya nasionalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keadaan rakyat
sendiri yang sangat memprihatinkan pada masa tanam paksa. Ada tiga pemikiran
besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum
kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan nasionalisme Indonesia. Faktor Internal dan yang Mempengaruhi
Melemahnya Nasionalisme di Indonesia: Provinsialisme,
Kedaerahan, Primodialisme, separatism. Dan faktor eksternalnya adalah
globalisasi.
22) Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional
Indonesia
Pers
yaitu, suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis media dan segala jenis saluran yang
tersedia. Sejarah perkembangannya pers Indonesia tidak bisa
dilepaskan dari situasi masyarakat kolonial pada waktu itu. Munculnya pers di
Indonesia bermula dari perkembangan sejarah pers Belanda sampai akhir abad
ke-19 di Hindia Belanda. Kemudian menginjak awal abad ke-20 adalah sebuah awal
pencerahan bagi
perkembangan
pergerakan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Perkembangan pers dibagi melalui beberapa tahap yakni pada masa
Kolonial atau penjajahan Belanda pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1942, pada
masa penjajahan Jepang mulai tahun 1942-1945 dan pada masa awal pergerakan
kemerdekaan. Peranan pers terhadap pergerakan nasional sangat
berperan seperti yang disebutkan Syamsul Basri ,yakni:
1. Menyadarkan
masyarakat/ bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus
diperjuangkan,
2. Membangkitkan
dan mengembangkan rasa percaya diri, sebagai syarat utama memperoleh
kemerdekaan
3. Membangkitkan
dan mengembangkan rasa persatuan
4. Membuka
mata bangsa Indonesia terhadap politik dan praktek kolonial Belanda.
23) Perkembangan pergerakan nasional pada masa
pendudukan Jepang di Indonesia
Pada
11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kali di Tarakan, Kalimantan
Timur. Pendaratan selanjutnya di Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak,
Banjarmasin, Makasar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Dari daerah-daerah ini Jepang
mengepung pusat kekuatan Belanda di Jawa. Gerakan pasukan Jepang ini diikuti dengan upaya
propaganda yang kemudian dikenal dengan sebutan 3A (Nipon Cahaya Asia, Nippon
pelindung Asia, pemimpin Asia). Pemerintahan militer Jepang di Indonesia
membagi wilayah administrative Indonesia atas tiga daerah militer yaitu
:
1) Daerah Jawa Dan Madura dengan pusatnya di Batavia
2) Daerah Sumatra Dan Semenanjung Tanah dengan pusatnya Di
Singapura
3) Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua.
Susunan Pemerintahan Jepang :
Gunshiereikan, Gunseikan,
Gunseinbu. Organisasi - organisasi Politik
(Sipil) Bentukan Jepang: Gerakan Tiga A, Poetera, Jawa Hokokai. Organisasi - organisasi Militer
Bentukan Jepang: Seinendan,
Gokutai, Fujinkai, Keibodan, Heiho, Jibakutai, Hizbullah, PETA, Jawa
Sentotai. Menjelang
berakhirnya tahun 1944, posisi Jepang semakin terjepit akibat
kekalahan-kekalahan yang dialami dalam setiap medan pertempuran melawan Sekutu.
24) Peristiwa di sekitar Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan bagi
suatu bangsa yang belum merdeka merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan untuk
terlaksananya, dikarenakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa yang
bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Pada tanggal 1
Maret 1945 panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan
dibentuknya suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk
mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi
politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan
negara merdeka Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai
gantinya pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).
Sebelum BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16 Mei 1945 di bandung telah diadakan
Kongres Pemuda seluruh jawa yang diprakarsai Angkatan Moeda
Indonesia. Pernyataan pada Kongres Pemuda Seluruh Jawa tidak memuaskan beberapa
tokoh pemuda yang hadir, seperti utusan dari jakarta yang dipimpin oleh
Sukarni, Harsono Tjokroaminoto, dan Chairul Salih. Mereka bertekad untuk
menyiapkan suatu pergerakan pemuda yang lebih radikal. Gerakan
Rakyat Baroe, dibentuk berdasarkan hasil sidang ke-8 Cuo Sangi In.
Rengasdengklok dipilih sebagai tempat pengamanan Ir. Soekarno karna daerahnya
aman dibawah komandan Kompi Peta Subeno. Achmad Subardjo dan Yusuf Kunto segera
berangkat ke Regasdengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
Proklamasi Keemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok jam 06.00 pagi di
Jakarta. Sesampainya di
Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 22.00 WIB), rombongan
menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1. Di rumah itulah naskah
Proklamasi Kemerdekaan Imdonesia disusun. Di ruang makan rumah itu dirumuskan
naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks
Proklamsi Kemerdekaan Indonsia semula direncanakan akan dilaksanakan di
Lapangan Ikada, tetapi dialihkan kediaman Ir. Soekarno di jalan Pegangsaan
Timur Nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di Lapang Ikada sudah berkumpul
pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan terjadi bentrokan
antara rakyat tentara Jepang.
25) Pengaruh Pendidikan terhadap Pergerakan Nasional
Indonesia
Secara umum sistem pendidikan
khususnya sistem persekolahan di dasarkan pada golongan kebangsaan yang berlaku
saat itu, yaitu
1. Sekolah
rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda:
a) ELS
( Europeeshe Lagere School )
b) HCS (Hollandsch-Chineesche
School)
c) HIS
(Hollandsch-Inlandsche School)
2. Sekolah
rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah:
a) Tweede Inlandsche School atau
Sekolah Kelas Dua
b) Sekolah
Desa (Volksschool)
c) Sekolah
Lanjutan (Vorvolgschool)
d) Sekolah
Peralihan (Schakelschool)
3. Pendidikan
lanjut atau pendidikan menengah:
a) MULO
(Meer Uit gebreid lager school)
b) AMS (Algemene
Middelbare School)
c) HBS
(Hoobere Burger School)
4. Pendidikan
kejuruan (vokonderwijs)
a) Sekolah
pertukangan (Amachts leergang) yaitu sekolah berbahasa daerah.
b) Sekolah
pertukangan (Ambachtsschool) adalah sekolah pertukangan berbahasa pengantar
Belanda.
c) Sekolah
teknik (Technish Onderwijs)
d) Pendidikan
Dagang (Handels Onderwijs)
e) Pendidikan
pertanian (landbouw Onderwijs)
f) Pendidikan
kejuruan kewanitaan (Meisjes Vakonderwijs)
g) Pendidikan
Rumah Tangga (Huishoudschool)
h) Pendidikan
keguruan (Kweekschool)
i)
Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs)
Pengaruh
politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan penting
dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di
Hindia-Belanda. Munculnya organisasi politik pada zaman pergerakan sebagai
dampak dari berkembangnya pendidikan di Hindia-Belanda:
a) Budi
Utomo
b) Sarekat
Islam (SI)
c) Indische
Partij (IP)
d) Muhammadiyah
e) Gerakan
Pemuda
f) Taman
Siswa
g) Partai
Komunis Indonesia (PKI)
h) Partai
Nasional Indonesia
i)
Gerakan Wanita
3)
Unsur psikomotor merupakan unsur yang berkaitan dengan keterampilan atau
kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Dilihat dari
unsur atau segi psikomotorik pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia III ini:
a) saya
menjadi lebih rajin belajar,
b) lebih
menghargai waktu atau tepat waktu,
c) saya
lebih disiplin, karena menurut saya mata kuliah Sejarah Indonesia III ini
selain diajarkan tentang materi-materi dari mata kuliah ini juga diajarkan
kedisiplinan, tepat waktu, agar mahasiswa lebih baik lagi dari sebelumnya,
d) saya
menjadi senang menulis,dan membaca.